Meneropong Kabupaten Cilacap-Jawa Tengah – menagih janji kemerdekaan –

Meneropong Kabupaten Cilacap-Jawa Tengah

-         menagih janji kemerdekaan - 

Kabupaten Cilacap merupakan daerah terluas di Jawa Tengah, dengan batas wilayah sebelah selatan Samudra Indonesia, sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Banyumas, Kabupaten Brebes dan Kabupaten Kuningan Propinsi Jawa Barat, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Kebumen dan sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Ciamis dan Kota Banjar Propinsi Jawa Barat. Luas wilayah 225.360,840 Ha, yang terbagi menjadi 24 Kecamatan dan 269 desa. Wilayah tertinggi adalah Kecamatan Dayeuhluhur dengan ketinggian 198 M dari permukaan laut dan wilayah terendah adalah Kecamatan Cilacap Tengah dengan ketinggian 6 M dari permukaan laut. Jarak terjauh dari barat ke timur 152 km dari Kecamatan Dayeuhluhur ke Kecamatan Nusawungu dan dari utara ke selatan sepanjang 35 km yaitu dari Kecamatan Cilacap Selatan ke Kecamatan Sampang.

Potensi daerah Cilacap meliputi Energi dan sumber daya mineral, Pertanian, Peternakan, Industri Kerajinan, Perikanan serta Kehutanan dan Perkebunan. Dimana potensi-potensi ini merupakan sumber daya yang dapat digunakan untuk kemakmuran warganya. Selain itu, banyaknya perusahaan yang berinfestasi di Kabupaten Cilacap, membuka potensi geliat ekonomi yang lebih maju bagi kalangan ekonomi kelas bawah, seperti perdagangan, yaitu pertokoan dan layanan jasa.

Dengan potensi sumber daya yang ada dan peluang pasar yang menjanjikan, setidaknya menjadi nafas bagi kehidupan warga nya.

Lain dari potret potensi dan peluang pasar, setidaknya terdapat realitas kehidupan warga di Kabupaten Cilacap yang masih terbelakang (miskin). Dari berita yang dirilis oleh satelit Pos, bahwa di Kabupaten Cilacap masih terdapat 56 Desa Miskin. Data ini diambil dari Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS) tahun 2011 dinas Sosial Kabupaten Cilacap, yaitu lebih dari 26 persen warga di desa termasuk keluarga miskin. Suara Merdeka mencatat, jumlah warga miskin di Cilacap sampai tahun 2012 masih tinggi, mencapai 17,11%, dimana pada tahun 2011 sebanyak 18 % dari jumlah penduduk sebanyak 1.755.268 jiwa. Angka tersebut masuk peringkat kedua dari sepuluh besar kabupaten yang ada di Jawa Tengah.

Desa miskin tersebut itu tersebar di beberapa kecamatan seperti Dayeuhluhur, Wanareja, Majenang, Cimanggu, Karang Pucung, Cipari, Sidareja, Kedungreja, Patimuan, Gandrungmangu, Bantarsari, Kawunganten, Kampung Laut, Jeruklegi, Kesugihan, Adipala, Maos, Sampang, Kroya, Binangun, Cilacap Selatan, Cilacap Tengah, dan Cilacap Utara. Kecamatan miskin yang cukup menonjol diantaranya adalah Kecamatan Majenang yang memiliki jumlah penduduk terbanyak dari 24 kecamatan yang ada, selanjutnya Gandrungmangu juga angka kemiskinannya tinggi disusul Kecamatan Kesugihan dan Kroya. Warga yang berkriteria miskin, kebanyakan adalah petani yang berada di desa sebanyak 60 persennya.

Tentang permasalahan perempuan, juga menjadi salah satu hal yang belum terselesaikan, yaitu tentang kekerasan terhadap perempuan. Data kekerasan berdasarkan data PPT (Pusat Pelayanan Terpadu) Citra Cilacap sejak Januari hingga Juni 2013 sudah tercatat sebanyak 37 kasus kekerasan terhadap perempuan, dengan jumlah 44 korban. Sedangkan catatan selama tahun 2012 terdapat 68 berbagai kasus kekerasan dengan 74 korban.

Tenaga Kerja Wanita asal Cilacap yang berada di Luar Negeri yang menempati prioritas persoalan harus segera mendapat respon dan tindakan yang tepat dan berkelanjutan. Media BNP2TKI menyebutkan, Kabupaten Brebes, Cilacap, dan Kendal merupakan tiga daerah terbanyak permasalahan yang dihadapi tenaga kerja Indonesia (TKI) di Provinsi Jawa Tengah (Jateng). Dari 1.430 orang TKI bermasalah di Jateng itu di Brebes terdapat 348 orang, Cilacap 228 orang, dan Kendal 126 orang. Rekapitulasi penanganan mengenai TKI Berdasarkan Jenis Masalah Di Provinsi Jawa Tengah selama Januari hingga April 2012 yang tercatat melalui Balai Pelayanan Kepulangan (BPK) TKI di Selapajang, Tangerang, Banten. Dari 35 kabupaten/kota yang terdapat di Provinsi Jawa Tengah itu disebutkan, bahwa Kabupaten Brebes, Cilacap, dan Kendal mendominasi permasalahan yang dihadapi TKI selama empat bulan terakhir. tiga permasalahan besar yang dihadapi TKI, yaitu : Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak, majikan bermasalah, dan sakit akibat kerja. Di Cilacap terdapat TKI bermasalah sebanyak 228 orang, 79 orang di antaranya karena PHK sepihak, majikannya bermasalah 45 orang, dan sakit akibat kerja sebanyak 35 orang.

Persoalan lain yang masih bercokol adalah tentang pendidikan, ketenagakerjaan dan Infrastruktur yang masih kurang di Kabupaten Cilacap. Sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh Mugi Raharjo, Mahasiswa Program Studi Ilmu Ekonomi Program Pasca Sarjana Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto sebagaimana berikut, bahwa tingkat kemiskinan Kabupaten Cilacap dalam Angka 2011, tercatat 41,69% dari jumlah 426.543 Kepala Keluarga. Pengukuran kemiskinan dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dengan Pendekatan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach). Faktor penyebab kemiskinan dapat berupa karakteristik makro, sektoral, komunitas, rumahtangga, dan individu. Pada karakteristik rumah tangga, pendidikan adalah salah satu faktor penyebab kemiskinan. Untuk Kabupaten Cilacap tingkat pendidikan relatif rendah, tercatat pada tingkat pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) ke atas tertinggi hanya 32,65% yaitu kecamatan Cilacap Tengah. Selain pendidikan pendapatan keluarga atau mata pencahariaan juga mempengaruhi penyebab kemiskinan. Di Kabupaten Cilacap kelompok pertanian termasuk mata pencaharian yang paling banyak, khususnya masyarakat di daerah luar kota kabupaten, sedangkan untuk masyarakat perkotaan industri dan perdagangan adalah mata pencahariaan pada umumnya. Tercatat tenaga kerja sektor pertanian tergolong tinggi, di Kecamatan Sampang yang mencapai 49,37%, Sedangkan Tenaga Kerja sektor Industri dan Perdagangan tercatat tertinggi hanya 23,60% terdapat di Kecamatan Cilacap Selatan. Pada karakteristik komunitas, penyebab kemiskinan dapat berupa infrastruktur jalan raya. Di wilayah Kabuputen Cilacap panjang jalan yang mencapai 6.741,95 km, hanya terdapat 4041,388 km dalam kondisi baik. (Mugi, 2013)

Dari rentetan persoalan yang ada, patut menjadi perhatiap utama para pengelola pemerintahan, dimana seharusnya warga mendapat manfaat dari setiap pembangunan, bukan menjadi objek dari pembangunan. Kemerdekaan, sebagaimana yang di cita-citakan oleh funding fathers merupakan kemerdekaan yang sejati yang jauh dari kebohongan. Sinergis dengan momentum kemerdekaan dan momentum pesta demokrasi yang akan berlangsung, hal tersebut harus dijadikan dasar bagi konsep pembangunan selanjutnya. Pemilu seringkali hanya menjadi momentum ritual Demokrasi, akan tetapi tidak membumi mewujud dalam bentuk Demokrasi yang substantive. Pemerintah seringkali lalai dengan amanah dan tanggung jawab yang ada.

Melihat realitas warga kabupaten Cilacap yang ada, upaya yang penting untuk dilakukan adalah, Pertama, Menganalisa persoalan dengan tepat, artinya melihat pokok kemiskinan, data dan sumber kemiskinan itu dengan detil dan tepat, sehingga terlihat jelas karakteristik kemiskinan tersebut. Kedua, Perlu dilakukan bentuk penangannan seriut dari stakeholder yang adam baik swasta ataupun khususnya pemerintah, baik legislative palagi eksekutif. Sinergi dan fokus antar SKPD harus senantiasa terjalin, sehingga program yang dilakukan tidak tumpang tindih dan dapat berkelanjutan. Ketiga, adalah perimbangan pemerintah pusat dan daerah, dimana Kemiskinan memang berada di daerah, akan tetapi bukan lantas Pusat tutup mata atas hal tersebut, indikator kerjasama ini terwujud dalam perhatian penggelontoran program yang tepat sasaran. Keempat, Penanganan kemiskinan ini harus dilakukan dalam jangka panjang. Kelima, harus melibatkan warga pada proses perencanaan, pelaksanaan juga evaluasinya, sehingga masyarakat memahami diri dan mengawal keberlanjutan program dan kehidupan selanjutnya. Keenam, Menjauhkan diri dari budaya Kolusi dan Koruptif-dengan keteladanan dan sikap moral yang benar dan baik, karena budaya ini lah yang merusak segala jenis ihktiar bagi perwujudan implementasi nilai-nilai ketuhanan dan kenabian pada kehidupan sehari-hari. Menuwujudkan rahmat bagi alam. Bupati Cilacap periode sebelum nya yang telah diputus dan mendekam dalam Hotel Prodeo, merupakan pukulan telak bagi warga Cilacap dan pelajaran bagi pengelola pemerintahan. Hal ini harus di hindari dan warga Cilacap pun harus sama-sama mengawal wilayah nya dengan baik.

Endah Cahya Immawati, @endahcahyaimmaw, 081228881322

 

Dipublikasi di DEMOKRASI | Tinggalkan komentar

Renungan

Gelisah yang akut. Perjalanan yang sekian lama dilalui

Atas nama pengabdian dan proses. Entahlah sebuah pengabdian, atau hanya kesia-siaan.., jika hal ini tak kunjung berubah dan tetaplah sama.

Kapal hanya dijadikan sebagai alat pencapaian kepentingan kelompok dan golongan saja

Demikiankah visi kita ini ?

Atau kita latah dengan semuanya ?

Katakanlah pada sang pendahulu..

Dan juga para pendidik ku di sana…

Bahwa, alam ini gelap…

Atau biarkan saya berjalan dalam gelap ini, sebagaimana apa yang saya pahami dan rasakan

Setahu saya…

Bahwa, kapal ini dibuat untuk tujuan seluruh penduduk negeri yang membutuhkan..

Membutuhka kiprah iman, pemikiran dan perbuatan

Yang ternyata, sekarang jauh dari panggang…

Masihkah kita berjuang ?

Masihkah kita berkoar untuk keadilan

Ataukah kita sibuk dengan diri, dan berebut kursi ??

Jika dedikasi ini hanya menjadi toreh kelalaian…

Maka sebuah kesia-siaan lah yang ada

Di sisa umur dan kekuatan..

Berilah hamba petunjuk dan bimbinglah hamba selalu di jalan-Mu ya Rabb…

Tegur kami jika tak seperti visi pendahulu dan mandat-Mu ya Rabb..

Mudahkanlah segala urusan untuk menjalankan ini Rabb…

Selalulah bukakan kejernihan niat dan tindakan…

Keikhlasan yang tak terbatas..,

Juga pengetahuan yang bergulir…

Terimakasih Rabb…

Saharjo, 8 Juni 2013

Dipublikasi di KOHATI | Tinggalkan komentar

Hari buruh International; Manusiakan Buruh, juga Pekerja Rumah

IMG00570-20120430-2237

Hari buruh International;

Manusiakan Buruh, juga Pekerja Rumah Tangga (PRT)

Sejarah diadakannya hari buruh International adalah sebagaimana sejarah yang ditorekhan oleh para kaum buruh di Amerika, Australia juga Eropa. Yaitu setiap tanggal 1 Mei, kaum buruh dari seluruh dunia memperingati peristiwa besar demonstrasi yang diadakan pada tahun 1886, perjuanganya adalah menuntut pemberlakuan delapan jam kerja. Tuntutan ini terkait dengan kondisi saat itu, ketika kaum buruh dipaksa bekerja selama 12 sampai 16 jam per hari. Rangkaian demonstrasi yang terjadi pada saat itu, tidak hanya terjadi di Amerika Serikat. Bahkan menurut Rosa Luxemburg (1894), demonstrasi menuntut pengurangan jam kerja menjadi 8 jam perhari tersebut sebenarnya diinsipirasikan oleh demonstrasi serupa yang terjadi sebelumnya di Australia pada tahun 1856. Tuntutan pengurangan jam kerja juga singgah di Eropa. Saat itu, gerakan buruh di Eropa tengah menguat. Delapan jam/hari atau 40 jam/minggu (lima hari kerja) telah ditetapkan menjadi standar perburuhan internasional oleh ILO melalui Konvensi ILO no. 01 tahun 1919 dan Konvensi no. 47 tahun 1935. Khususnya untuk konvensi no. 47 tahun 1935, sampai saat ini, baru 14 negara yang menandatangani konvensi tersebut. Ditetapkannya konvensi tersebut merupakan suatu pengakuan internasional yang secara tidak langsung merupakan buah dari perjuangan kaum buruh se-dunia untuk mendapatkan pekerjaan yang layak.

Penetapan 8 jam kerja per hari sebagai salah satu ketentuan pokok dalam hubungan industrial perburuhan adalah penanda berakhirnya bentuk-bentuk kerja-paksa dan perbudakan yang bersembunyi di balik hubungan industrial. Saat ini semakin banyak buruh yang terpaksa bekerja lebih dari 8 jam perhari, tidak adanya daya tawar dan regulasi yang melindungi pekerja kita, termasuk pekerja non formal Pekerja Rumah Tangga (PRT). Di Indonesia sendiri, perayaan May Day sebagai hari libur telah secara resmi dihapuskan melalui terbitnya UU nomor 13 tahun 2003. Secara tidak langsung, kemenangan buruh dalam gerakan 1 Mei mengalami kemerosotan tajam, makin lama makin menghilang.

Saat ini buruh di Indonesia banyak mengalami ketertindasan, misalnya aspek upah yang tidak sesuai dengan standar hidup layak, jam kerja, jaminan social-kesehatan, ketidakpastian kerja (out sourcing), PHK sepihak dll.

Demikian juga dengan para Pekerja Rumah Tangga (PRT), dimana PRT sampai saat ini belum mendapatkan pengakuan yang layak sebagai pekerja. Selama ini PRT hanya dianggap sebagai pembantu dari pekerjaan yang ada di sebuah rumah tangga, bukan sebagai pekerja yang diakui hak nya dan pekerjaan yang berharga. Para PRT semestinya mendapatkan penghargaan atas pekerjaanya dan tidak mengalami ketertindasan sebagaimana yang selama ini juga terjadi, seperti kekerasan fisik, seksual, psikis dan ekonomi. Standar kerja yang layak dan perlindungan terhadap PRT mutlak diperlukan. Beberapa hal penting yang yang menjadi pertimbangan adalah bahwa baik PRT domestic maupun Migran, adalah pihak penyokong bagi kalangsungan kehidupan bangsa dan Negara. Para pahlawan devisa tersebut dapat menghidupi keluarganya, kesehatan, pendidikan dan kehidupan sehari-hari. Selain itu juga memberikan nilai ekonomi sebagai devisa untuk pemerintahan. Hal kedua nya adalah bahwa, PRT telah mampu menjadi pahlawan bagi pekerjaan mulia bagi majikannya, nilai psikologis dan penghargaan terhadap pekerjaan yang majikan tidak lagi kerjakan adalah bentuk kerja yang profesional.

Beberapa poin penting setidaknya ada sebagai kado bagi PRT kita,baik domestic ataupun migrant, adalah adanya regulasi dalam bentuk UU yang berperspektif PRT. UU tersebut setidaknya memuat tentang, bagaimana diatur tentang kelayakan tentang system kerja (kerja layak prt) dan perlindungan prt.

Selama inipun, adanya UU nomor 3 tahun 2004 tentang Perlindungan dan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia tidak berperspektif perlindungan, pemerintah melakukan PEMBIARAN terhadap tindak kesewenang-wenangan kepada PRT migrant, sehingga PRT migrant kita banyak yang mengalami kasus hukum, vonis hokum yang tidak adil, mengalami kekerasan fisik, psikis, seksual, ekonomi dll. Contoh kongkrit pembiaran tersebut adalah ketka dalam UU dinyatakan bahwa, Pemerintah Indonesia seharusnya mengirimkan TKI ke Negara yang (1) telah memiliki system perlindungan hokum untuk pekerja dalam negeri nya, dan atau (2) mengirimkan ke Negara yang telah melakukan MoU tentang pegniriman tenaga kerja dan perlindungannya. Akan tetapi hal itu dilanggar oleh Pemerintah Indonesia, dengan mengirimkan ke Arab Saudi misalnya, atau juga Malaysia. Maka dengan ini, pememrintah sendiri telah melakukan tindak melawan hukum. Dengan fakta ini, pemerintah harus membuktikan dan mewujudkan konsep negara dan warga Negara, dimana adanya Negara adalah untuk mengatur kepentingan warga momentuNegara nya.

Untuk Pekerja Rumah Tangga, selama 1 dekade ini dikumandangkan adanya RUU tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga, akan tetapi sampai sekarang belum juga di syahkan. Berbagai tanggapan miring terhadap produk perundangan ini terlontar, misalnya terkait jam kerja, upah, system kerja, penyelesaian perselisihan dll yang dianggap terlalu memanjakan PRT. Konsep yang semestinya terbangun adalah, terpenuhinya kebutuhan/hak majikan, tapi juga hak pekerja, meningkatnya kesejahteraan ekonomi dan social PRT, tentu akan diimbangi terhadap keahlian PRT tersebut dalam mengelola keperluan majikan nya (professional). Selain manfaat langsung yang akan diterima oleh PRT domestic, tentu dengan adanya regulasi Indonesia ini, akan menguatkan bargaining Indonesia di mata Negara penerima TKI/TKW di luar negeri, karena Indonesia sendiri telah memiliki mekanisme perlindungan yang memanusiakan. Dalam momentum hari buruh International ini, mari wujudkan potret Buruh yang manusiawi, wujudkan UU Perlindungan Buruh Migram dan UU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga.

Endah Cahya Immawati

Catatan Hari Buruh International, 1 Mei 2013.

Sampingan | Posted on by | Tinggalkan komentar

Jurnal Pos : Endah Cahya imawati Terpilih Menjadi Ketum KOHATI

Endah Cahya imawati Terpilih Menjadi Ketum KOHATI

Posted by on Mar 26, 2013

Endah-Yunda-Kohati
Dari arena Musyawarah Nasional Korps-HMIwati Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (KOHATI PB HMI), 25 Maret 2013 di Asrama Haji, Pondok Gede Jakarta Timur telah menghasilkan Formatur terpilih Endah Cahya imawati. Kandidat no 4 ini terpilih telak pada prosesi pemilihan dengan mengantongi 79 suara dari 155 cabang pemilih. Kandidat lain Hapsa Lumaela dengan 28 suara, Wa Ode Herlyna 27 suara & 21 suara lain diraih oleh Manja Damanik.

Forum Musyawarah Nasional yang dilaksanakan serangkaian dengan Kongres HMI ini akhirnya bersepakat untuk menjadikan Endah Cahyaimawati sebagai formatur KOHATI PB HMI. Kesepakatan ini ditandai dengan 3x ketukan palu sidang oleh pimpinan sidang. Formateur terpilih yang diusung & didukung penuh oleh Cabang asal, cabang Yogyakarta & KOHATI BADKO Jateng DIY HMI ini kelak akan dikukuhkan menjadi Ketua Umum KOHATI PB HMI.

Endah Dalam keterangannya, menyatakan bahwa terpilihnya ia sebagai Formateur bukan akhir dari perjuangan. ‘Ini baru awal dari perjuangan, PR selanjutnya adalah menjalankan Visi saya yang akan tertuang dalam setiap program kerja. Pembenahan organasisi menjadi lebih baik adalah perioritas utama. Pembenahan ini tentunya akan terus dikerjakan’ tukasnya. Di akhir pernyataannya, ‘saya sesuai dengan tageline yang diusung akan tetap mengawal idealisme kader bernada dengan visi untuk melakukan Modernisasi Islam dalam Gerakan KOHATI upaya penyegaran Organisasi HMI’.

Mengawali karir struktural di HMI sejak duduk di bangku kuliah jenjang strata satu. Menjadi bagian dari pengurus HMI Komisariat Fakultas Ushuluddin sebagai sekretaris Umum dan pada periode berikutnya mengukuhkan diri sebagai ketua umum komisariat Fakultas Ushuluddin dan merupakan satu-satunya ketua komisariat perempuan dilingkup HMI Kordinator Komisariat (KORKOM) IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, bahkan ditingkatan HMI Cabang Yogyakarta pada zamannya.

Bisa dikatakan, ini sebuah pencapaian yang luar biasa sebagai seorang kader HMI-wati yang sangat militan. Merasa sempurna dalam dinamika kepengurusan di komisariat, Ia pun tertantang untuk bersaing dalam perebutan posisi Ketua Umum Kohati HMI Cabang Yogyakarta.
Tahun 2005-2006, terbukti posisi ketua umum Kohati HMI Cabang Yogyakarta Ia peroleh sebagai pengabdian terakhir di struktural HMI Cabang Yogyakarta.

Pada tahun 2007 Dengan dukungan dan jaringan perkawanan di tingkatan HMI Badko Jateng–DIY membuat Ia pun terpacu adrenalinnya untuk ikut dalam kontestasi Musyawarah Daerah Kohati (MUSDAKOH) tingkat Jateng-DIY berbekal gagasan serta idealismenya sebagai seorang kader HMI-wati yang terus mengabdi pada Kohati maka, terpilihlah Ia menjadi Ketua Umum Kohati wilayah Badko Jateng-DIY.

| Tag , , , , , , , , , , , , , | Tinggalkan komentar

Independensia.com : Kemenangan Endah Cahya Immawati Mengawal Idealisme Kader

Selasa, 26 Maret 2013 – 21:04:05 WIB
Kemenangan Endah Cahya Immawati Mengawal Idealisme Kader
Diposting oleh : Arif Rafiuddin
Kategori: Kabar HMI – Dibaca: 515 kali

Dari arena Musyawarah Nasional Korps-HMIwati Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (KOHATI PB HMI), 25 Maret 2013 di Asrama Haji, Pondok Gede Jakarta Timur telah menghasilkan Formateur terpilih Endah Cahya Immawati. Kandidat no 4 ini mengungguli kandidat lainnya dengan mengantongi 79 suara dari 155 Cabang pemilih. Kandidat lain Hapsa Lumaela dengan 28 suara, Wa Ode Herlyna 27 suara dan 21 suara lain diraih oleh Manja Damanik.

Forum Musyawarah Nasional yang dilaksanakan serangkaiain dengan Kongres HMI ini akhirnya bersepakat untuk menjadikan Endah Cahya Immawati sebagai formateur KOHATI PB HMI. Kesepakatan ini ditandai dengan 3 kali ketukan palu sidang oleh presidium sidang tetap. Formateur terpilih yang diusung dan didukung penuh oleh Cabang asal, Cabang Yogyakarta dan KOHATI BADKO Jateng DIY  ini kelak akan dikukuhkan menjadi Ketua Umum KOHATI PB HMI.

Endah Dalam keteranganya, menyatakan bahwa terpilihnya ia sebagai Formateur bukan akhir dari perjuangan. “Ini baru awal dari perjuangan, PR selanjutnya adalah menjalankan Visi saya akan tertuang dalam setiap program kerja. Pembenahan organasisi menjadi lebih baik adalah perioritas utama. Pembenahan ini tentunya akan terus dikerjakan” tukasnya. Di akhir pernyataanya, “saya sesuai dengan tageline yang diusung akan tetap mengawal idealisme kader bernada dengan visi untuk melakukan Modernisasi Islam dalam Gerakan KOHATI upaya penyegaran Organisasi HMI”.

Dipublikasi di KOHATI | Tinggalkan komentar

RMOL:Selasa, 26 Maret 2013 , 21:32:00 WIB Endah Cahya Immawati Akhirnya Terpilih Sebagai Ketum Kohati Laporan: Widya Victoria

RMOL. Endah Cahya Immawati akhirnya terpilih sebagai formateur Korps-HMIwati (Kohati) Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) periode 2013-2015 dalam Forum Musyawarah Nasional.

Kader perempuan HMI ini unggul telak dengan mengantongi 79 suara dari 155 cabang pemilih dalam prosesi pemilihan yang berlangsung di Asrama Haji, Pondok Gede, Jakarta Timur pada Senin (25/3). Kandidat lain Hapsa Lumaela mendapat 28 suara, Wa Ode Herlyna sebanyak 27 suara dan 21 suara lain diraih oleh Manja Damanik.

Kesepakatan formateur baru ini ditandai dengan tiga kali ketukan palu oleh pimpinan sidang. Formateur terpilih yang diusung dan didukung penuh oleh cabang asal Yogyakarta serta KOHATI BADKO Jateng DIY HMI tersebut kelak akan dikukuhkan menjadi Ketua Umum KOHATI PB HMI.

“Ini baru awal dari perjuangan, PR selanjutnya adalah menjalankan visi saya yang akan tertuang dalam setiap program kerja. Pembenahan organasisi menjadi lebih baik adalah prioritas utama. Pembenahan ini tentunya akan terus dikerjakan,” kata Endah yang saat masih mahasiswi pasca Universitas Sebelas Maret Solo.

“Sesuai dengan tagline yang saya usung yakni akan tetap mengawal idealisme kader bernada dengan visi untuk melakukan Modernisasi Islam dalam Gerakan KOHATI upaya penyegaran Organisasi HMI,” demikian Endah.[wid]

| Tinggalkan komentar

Jurnal Pos:Kemenangan Endah Cahyaimawati Digoyang Banyak Pihak

Kemenangan Endah Cahyaimawati Digoyang Banyak Pihak

Posted by on Mar 26, 2013

thAda banyak kepentingan dibalik forum MUNAS KOHATI PB HMI, terbukti dengan banyaknya pihak yang marah atas kemenangan kandidat Ketua Umum KOHATI no urut 4.

Kemenangan Endah Cahyaimawati yang mengusung tagline ‘mengawal idealisme kader’ ini dipaksa gugur oleh beberapa pihak. Pemaksaan ini tersirat dengan terjadinya aksi protes dengan kekerasan.

Endah terpilih menjadi Formatur dengan mengantongi 79 suara dari 155 cabang pemilih, sementara kandidat lainya: Hapsa lumaela 28 suara, Wa ode Herlyna 27 suara & 21 suara dikantongi Manja Damanik. Karena Endah dipilih dengan 79 suara maka peserta sidang meminta agar langsung ditetapkan sebagai formatur, tidak perlu ada putaran kedua. Meski terdapat klausul pemutaran kedua dalam tatib pemilihan.

Peserta sidang merasionalisasikan meskipun putaran kedua Endah akan tetap unggul dgn 79 suara dibanding dengan suara kandidat lain pun jika menyatukan suara sejumlah 76 suara, jadi melakukan putaran kedua dirasa tidak efisien.

Namun dilain pihak, beberapa peserta sidang tetap ngotot untuk diadakan putaran kedua. Karena tim Pemenangan Endah tidak menginginkan adanya kekerasan maka menyepakati adanya putaran kedua. Saat putaran kedua berlangsung & lima cabang Kohati Badko Aceh memilih, tiba-tiba forum chaos.

Beberapa peserta meminta pemilihan discors dengan alasan peserta belum melaksanakan shalat. Setelah terjadi perdebatan panjang & deadlock akhirnya forum discors 1×15 menit.

Saat peserta sidang kembali ke forum dan ingin melanjutkan pemilihan, pimpinan sidang menawarkan agar pemilihan dilanjutkan dengan menghadirkan semua kandidat, jika tidak maka keputusan suara terbanyak sebagai formateur akan ditetapkan. Peserta sidang menyepakati dengan diberi waktu 10 menit untuk menghadirkan kandidat. Setelah 10 menit dinanti, kandidat tak kunjung datang dan akhirnya forum MUNASKOH ditandai dgn 3x ketukan palu sidang menetapkan Endah Cahyaimawati sebagai Formatur.

30detik kemudian forum chaos, beberapa pihak menggugat ketetapan. Pimpinan sidang dikeroyok, fasilitas sidang dihancurkan, meja-meja dihancurkan, ruangan porak poranda. Beberapa peserta lain juga tak luput dari hantaman kekerasan. 3 diantaranya sempat dilarikan ke Rumah Sakit. Kondisi yang tidak kondusif memaksa sidang terhenti hingga kini.

Peserta sidang Munas mengalami trauma yang cukup berat hingga tidak berani untuk melanjutkan forum. Ancaman kekerasan membuat peserta enggan melanjutkan persidangan. Dan kekerasan ini juga yang dijadikan alat penekan agar Endah gugur menjadi Formatur Kohati PB HMI.

Dipublikasi di KOHATI | Tinggalkan komentar